Polri Gunakan Anggaran Rp2,6 Triliun untuk Alat Represif

Berita Baru, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk pengadaan alat pengendali massa. Dalam catatan FITRA, sepanjang 2021–2025 alokasi anggaran untuk instrumen represif mencapai Rp2,6 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membeli peluru karet, tongkat baton, amunisi huru-hara, hingga drone pelontar gas air mata. FITRA menilai, masifnya belanja alat represif berbanding lurus dengan meningkatnya tindak kekerasan aparat dalam menghadapi aksi demonstrasi.

“Jika negara masih mengalokasikan anggaran untuk alat represif tanpa evaluasi menyeluruh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan warga, tetapi juga kualitas hukum dan demokrasi,” ujar peneliti FITRA, Gurnadi R., Jumat (29/8).

Pasca-Tragedi Kanjuruhan, Anggaran Berubah Arah

FITRA mencatat, pemerintah memang sempat menurunkan anggaran pembelian gas air mata setelah tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 2022. Namun, anggaran untuk pengadaan tongkat baton justru melonjak hingga total Rp1 triliun dalam kurun 2021–2025.

Selain itu, Polri juga menganggarkan pembelian drone pelontar gas air mata senilai Rp18,9 miliar dan peluru karet atau pepper projectile sebesar Rp49,9 miliar pada 2022.

Kritik terhadap Pola Kekerasan

Menurut FITRA, alokasi jumbo untuk instrumen represif menunjukkan bahwa Polri masih mengedepankan pendekatan kekerasan ketimbang cara dialogis, humanis, dan persuasif dalam menangani unjuk rasa.

“Anggaran negara harus mengayomi rakyat, bukan menakuti apalagi membungkam suara rakyat. Demokrasi tidak bisa tumbuh dalam suasana ketakutan,” tegas Gurnadi.

Tiga Tuntutan FITRA

FITRA menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri pola represif aparat.

“Kami mendesak negara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggunaan alat represif dalam demonstrasi,” ujar Gurnadi.

Ia menambahkan, “Anggaran juga harus direorientasi dari belanja represif menuju pelayanan publik dan penguatan demokrasi.”

Selain itu, FITRA menekankan pentingnya tanggung jawab aparat. “Negara dan Polri harus bertanggung jawab atas tindakan represif yang menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.