PB PMII Serukan Hindari Anarkisme di Tengah Gelombang Demonstrasi Nasional

Berita Baru, Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 17 April 1960 di Surabaya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), merilis pernyataan sikap resmi menyusul eskalasi demonstrasi rakyat yang berubah menjadi anarkis. Dalam dokumen bernomor 289/PB-XXI/02.047.A-1.08.2025 yang diposting di Instagram, PB PMII menekankan pentingnya menjaga ketertiban sambil mendesak pemerintah menangani akar masalah protes.

Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum M. Shofiyulloh Cokro dan Sekretaris Jenderal M. Irkham Thamrin ini menyapa seluruh kader dengan salam silaturahim, mendoakan lindungan Allah SWT, dan menyoroti kondisi kebangsaan yang tidak kondusif. “Sehubungan dengan perkembangan kondisi kebangsaan akhir-akhir ini yang tidak kondusif, serta melihat dinamika demonstrasi rakyat yang awalnya berjalan secara substantif namun bergeser ke arah tindakan anarkis karena perusakan fasilitas umum dan penjarahan,” bunyi pernyataan tersebut.

PB PMII menyatakan empat sikap utama:

1. Menuntut pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas, solutif, dan bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang menjadi pemicu aksi-aksi tersebut, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak yang membebani, pengangguran, PHK massal, dan usulan tunjangan perumahan DPR Rp50 juta per bulan.
2. Meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya kader PMII di seluruh Indonesia, untuk menghindarkan diri dari segala bentuk provokasi, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, maupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Menghimbau kepada seluruh kader di tingkat Pengurus Komisariat Cabang (PKC) dan Pengurus Cabang (PC) untuk menahan diri serta terus memperkuat konsolidasi internal organisasi di tengah situasi bangsa yang penuh ketidakpastian.
4. Menegaskan bahwa perjuangan kader PMII harus tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan prinsip pergerakan yang menjunjung tinggi moralitas serta kemaslahatan rakyat.

Pernyataan ini ditutup dengan doa agar Allah SWT memberikan bimbingan, diikuti salam penutup.

Pernyataan PB PMII muncul di tengah gelombang demonstrasi yang dimulai sejak 25 Agustus 2025, dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Prabowo Subianto, termasuk inflasi, kenaikan pajak properti, PHK massal, dan kontroversi tunjangan DPR.

Protes menyebar ke berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar, dengan tuntutan pembubaran DPR, pengunduran diri presiden, dan reformasi kepolisian. Eskalasi terjadi pada 28-29 Agustus, ditandai kematian Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan polisi, penembakan peluru karet terhadap kader PMII Diego Zidan, serta ratusan penangkapan dan puluhan luka-luka akibat bentrokan.

PMII, yang memiliki jutaan kader di berbagai kampus, telah aktif dalam gerakan sosial dan advokasi HAM, termasuk dukungan solidaritas untuk korban kekerasan aparat. Pernyataan ini selaras dengan seruan dari organisasi lain seperti Aliansi Perempuan Indonesia dan TAUD, yang menuntut akuntabilitas atas kekerasan negara dan reformasi struktural.

PB PMII menyatakan akan terus memantau situasi dan mendorong dialog damai untuk menyelesaikan krisis ini, sambil menjaga prinsip keislaman dan kebangsaan.