Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama Resmi di Buka Ketua PWNU Jawa Timur

Berita Baru, Tuban – Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban resmi dibuka, Rabu (30/3).

Turut hadir jajaran pengurus PWNU Jawa Timur dan utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, serta lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.

Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar menyampaikan, kegiatan Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama ini merupakan agenda rutin organisasi yang pada intinya adalah untuk evaluasi.

“Jadi kita menjalankan amanat Konferwil Lirboyo tahun 2018. Konferwil itu mengamanatkan supaya PWNU melakukan tugas-tugas yang itu kita distribusikan ke lembaga-lembaga,” terang KH Marzuki Mustamar.

Pada Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama ini lembaga-lembaga diundang semua untuk melaporkan tentang progres reportnya. Apakah lembaga-lembaga yang dulu diamanati saat Konferwil apakah sudah dilakukan amanatnya atau belum, sehingga dicarikan solusi.

“Jadi ini full agenda organisasi, pada agenda ini kita membahas tentang kemaslahatan umat,” imbuh kepada Beritabaru.co, Tuban

Sementara itu, penanggungjawab materi pada Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama KH M. Qoderi mengatakan, semua agenda dan keputusan baik di AD/ART maupun keputusan dalam Konferwil pasti dilakukan oleh PWNU Jawa Timur.

“Salah satunya adalah rapat pleno hari ini. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan secara ceremonial, masuk sidang pleno, dan masuk sidang komisi,” katanya.

Ada lima hal yang akan dibahas di sidang komisi, kata KH. M Qoderi nantinya akan dipertajam dan akan diputuskan dalam Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama. Tentu ini melanjutkan apa yang sudah diputuskan di Konferwil, Muskerwil dan Rakerwil yang pada rapat pleno ini diperluas.

“Adapun disidang komisi ini akan mempertajam terkait lima hal, yakni (1) Komisi Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, (2) Komisi Ekonomi, (3) Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan, (4) Komisi Media dan Literasi Dakwah serta (5) Forum Musyawarah Alim Ulama,” pungkasnya.