BemNus Jatim Gelar Konsolidasi Akbar, Kritisi Rencana Revisi KUHAP

Berita Baru, Surabaya – Presiden bem mahasiswa yang tergabung dalam Bem Nusantara Jawa Timur (BemNus Jatim) melakukan konsolidasi akbar dan aksi simbolik di Kampus Unitomo, Surabaya. Para mahasiswa membawa 7 tuntutan.

Koordinator Daerah BemNus Jatim, Helvin Rosianda meminta pemerintah dan perwakilan rakyat daerah maupun pusat untuk lebih jernih dalam merumuskan undang-undang yang tidak selaras dengan rakyat, dan evaluasi ditubuh menteri pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Sebanyak 7 tuntutan itu merupakan hasil konsolidasi akbar bemnus jatim yang dimusyawarahkan pasca dari pengukuhan. Kemudian, hasil keputusan menyampaikan akan diluaskan ke tiap-tiap kota yang dinaungi BemNus Jatim.

“Sebagai wujudnya gerak bersama dan memacu laju pembangunan, maka dengan hal-hal yang mutlak demi mencapainya keberhasilan sosial control mahasiswa untuk rakyat. Kami mengajak seluruh elemen masyrakat Jawa Timur untuk bekerja bersama mewujudkan kuatnya rakyat Jatim. Respon yang kita harapkan adalah Bapak Presiden bisa lebih tegas untuk menindak menteri-menteri yang hanya jadi beban.

Helvin mengancam, jika isu ini tetap dilanjutkan maka aksi besar-besaran akan terjadi di setiap kota. 

Berikut 7 tuntutan BemNus Jatim;

1. Tumpang tindihnya Kewenangan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang sedang menjadi pembahasan setiap Dewan Perwakilan Rakyat mulai nasional maupun daerah, karena hal ini akan melemahkan sistem peradilan pidana yang sudah terintegrasi dengan baik selama ini, hal ini akan melanggar prinsip peradilan yang Adil dan imparsial (adil).

2. Pembahasan Nasional mengenai RUU KUHAP akan dapat menimbulkan tumpang tindih dengn institusi seperti Kepolisian, TNI, dan BIN serta mengaburkan fungsi utama kejaksaan sebagai penegak hukum.

3. ⁠Catatan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran perlu adanya Evaluasi besar san secara Konfrehensif untuk menindak tegas Menteri-menteri yang bermain-main dan hanya omong-omong saja. Salah satunya, Natalius Pigai, Budi Arie, Sri Mulyani yang sebagaimana masuk dalam catatam kritis BEM Nusantara.

4. Berbagai permasalahan Makan Bergizi Gratis, yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri, dan tidak layak dalam memberikan Konsumsi.

5. Batalkan Proses Proyek PSN Surabaya Waterfront Land yang mana sebagai Proyek Nasional, yang tidakmemberikan dampak positif bagi masyrakat. tetapi malah merusak dan menjustic Rakyat.

6. Evaluasi dan Perbaiki Kondusitifitas Rakyat Jawa Timur terutama bagian pesisir suramadu yang penuh akan problematika, salah satunya Reklamasi dan juga sudah hampir tidak layaknya Jembatan Suramadu sebagai sarana penghubung Ekonomi sosial dan keamanan bersama.

7. Dengan bertambahnya kasus mencekik rakyat terkait pendistribusian Lpg 3 Kg, dengan hal ini maka pemerintah segera untuk membuat regulasi patolan harga ditingkat pengecer. Agar bisa seimbang dengan keadaan ekonomi rakyat.