Dikukuhkan Jadi Guru Besar, Rusman Ghazali Kritik Dominasi Negara dalam Kebijakan

Berita Baru, Jakarta – Universitas Nasional (Unas) mengukuhkan tiga guru besar baru dalam Sidang Terbuka Majelis Guru Besar pada Selasa, 19 Agustus 2025, di Auditorium Unas. Salah satunya adalah Dr. Rusman Ghazali, S.Sos., M.Si., yang resmi menyandang gelar Guru Besar bidang Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik. Pengukuhan ini juga menandai pengakuan atas kontribusinya dalam pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia.

Dalam orasi ilmiah bertajuk “Relasi Kebijakan Dengan Demokrasi: Paradigma dan Perspektif Negara Pembangunan”, Rusman memaparkan teori empat jalur pembentukan kebijakan (four tracks theory of policy making): model preskriptif, otoritas, kesengajaan, dan penyimpangan. Ia menyoroti bahwa dalam dekade terakhir, Indonesia cenderung menerapkan model penyimpangan dalam pembentukan kebijakan. “Aktor negara mendominasi kebijakan secara mutlak sesuai kehendak rezim berkuasa, tanpa melibatkan publik atau pemangku kepentingan di luar pemerintahan,” tegasnya. Pernyataan ini mengundang perhatian hadirin, termasuk tokoh seperti Wakil Presiden RI Keenam Try Sutrisno, politisi senior Agung Laksono, dan The L. Sambuaga.

Rusman, yang lahir di Barru, Sulawesi Selatan pada 16 Oktober 1969, memiliki perjalanan akademik yang panjang. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (1993) dan Magister Ilmu Administrasi Pembangunan (1997) dari Universitas Hasanuddin, Doktor Ilmu Politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia (2012), serta Sarjana Hukum dari Unas (2023). Saat ini, ia aktif mengajar di Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, dan Program Doktor Administrasi Publik di Unas.

Selain Rusman, Unas juga mengukuhkan Ganjar Razuni sebagai Guru Besar bidang Ilmu Politik dan Sri Desti Purwatiningsih sebagai Guru Besar bidang Manajemen Komunikasi. Acara ini menjadi momen penting bagi Unas dalam memperkuat kontribusi akademiknya di ranah ilmu sosial dan politik.

Pengukuhan ini tidak hanya merayakan pencapaian individu, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kajian kebijakan publik yang inklusif dan demokratis di Indonesia. Rusman Ghazali, dengan teorinya, mengajak akademisi dan praktisi untuk merenungkan kembali relasi antara kebijakan dan demokrasi demi pembangunan yang lebih berkeadilan.