DPR Dinilai Kian Jauh dari Amanat Reformasi

Berita Baru, Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa dan kericuhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menuai keprihatinan dari mantan aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi atau yang akrab disapa Cak Farkhan. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah korban, yang menurut laporan media mencapai delapan orang dari berbagai daerah.

Farkhan menilai, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih jauh dari amanat reformasi. Meski Indonesia sudah lebih dari dua dekade meninggalkan Orde Baru, ia menilai praktik politik di parlemen masih kerap diwarnai transaksi kepentingan dan belum sepenuhnya mewakili suara rakyat.

“Kalau di masa Orde Baru, DPR hanya berperan sebagai stempel kebijakan pemerintah. Setelah reformasi, kita berharap ada perubahan mendasar. Tapi kenyataannya, parlemen tetap dikuasai politik transaksional, sehingga fungsinya sebagai wakil rakyat terdistorsi,” ujar Farkhan saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Ia menyoroti gaya hidup anggota DPR yang dinilai semakin memperlebar jarak dengan masyarakat. Dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang berlipat-lipat dari penghasilan rata-rata rakyat, menurutnya, para legislator tampil sebagai kelompok elite dengan privilese tersendiri.

“Kalau kita melihat parlemen di Belanda, anggotanya sederhana, naik sepeda ke kantor, bahkan tinggal di kontrakan. Tapi di Indonesia, anggota DPR jelas terlihat hidup dalam privilese,” katanya.

Farkhan juga menilai motivasi sebagian besar calon legislatif yang maju bukan karena dorongan perjuangan rakyat, melainkan demi kepentingan pribadi. “Kalau niatnya tidak untuk masyarakat, DPR hanya jadi arena mengejar kekayaan dan jabatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengkritik peran partai politik yang semakin oligarkis. Menurutnya, partai gagal membangun mekanisme kaderisasi yang sehat dan transparan, meski menjadi pintu utama bagi siapa pun yang ingin menjadi pejabat publik.

“Padahal seharusnya ada ruang seleksi kader yang terbuka dan berkeadilan. Kenyataannya, justru semakin sempit,” jelasnya.

Sebagai aktivis 98, Farkhan menekankan pentingnya keterlibatan publik untuk mengawal parlemen. Ia mendorong masyarakat agar tidak pasif, melainkan aktif menuntut keterbukaan dalam setiap proses legislasi dan rapat strategis DPR.

“DPR harus dipaksa transparan. Rakyat wajib berani mengawasi agar cita-cita reformasi tidak terus dikhianati,” pungkasnya.