DPRD Tuban Mengesahkan KUA- PPAS TA 2026, Proyeksi APBD Sekitar 3,4 Triliun

Berita Baru, Tuban – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna penting pada Rabu (13/8) dengan dua agenda utama, yakni penyampaian kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, serta persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara KUA- PPAS TA 2026.

Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menyampaikan bahwa dengan rampungnya laporan dari Banggar, penandatanganan bersama KUA dan PPAS 2026 dapat dilakukan. Setelah itu, dokumen tersebut akan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.

“Setelah KUA PPAS ini, kita akan membahas Rancangan APBD (RAPBD) 2026. DPRD menunggu nota penjelasan dari eksekutif, kemudian akan dilakukan pembahasan bersama,” jelas Sugiantoro.

Ia menargetkan, pembahasan RAPBD 2026 dimulai pada Agustus atau September, dan paling lambat selesai pada Oktober 2025.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky atau akrab disapa Mas Lindra menambahkan bahwa pembahasan dalam paripurna kali ini masih bersifat sementara.

Finalisasi APBD 2026 akan dilakukan beberapa bulan mendatang.

Menurutnya, proyeksi APBD Tuban tahun 2026 mencapai sekitar Rp 3,4 triliun, namun angka tersebut masih bisa berubah tergantung transfer dana dari pemerintah pusat.

“Dana pusat tahun 2025 saja belum cair, kisarannya sekitar Rp300 hingga Rp400 miliar. Jadi anggaran 2026 masih fluktuatif, ” ungkap Mas Lindra.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fokus utama APBD 2026 tetap pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta penyiapan program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat (SR) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Program SR dan MBG akan tetap kita prioritaskan dan diselaraskan dengan program nasional,” tegasnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Tuban, Sekretaris Dewan, perwakilan Forkopimda, serta seluruh OPD se – Kabupaten Tuban. (Met)