GUSDURian Desak Hentikan Represif Aparat, Copot Kapolri, dan Tindak Tegas Korupsi

Berita Baru, Jakarta – Jaringan GUSDURian menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada seluruh korban kekerasan serta kebrutalan aparat keamanan dalam penanganan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir. Mereka menilai tindakan represif aparat dan komentar arogan sejumlah pejabat hanya memperparah situasi, sekaligus melemahkan supremasi sipil.

Dalam pernyataan sikapnya, GUSDURian menilai kondisi ini dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, mulai dari kenaikan pajak, kenaikan tunjangan anggota DPR, hingga rangkap jabatan. Kebijakan tersebut, ditambah dengan maraknya korupsi di tubuh pejabat negara, semakin memicu kemarahan publik, terlebih di tengah kondisi sulit akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran tinggi, dan naiknya harga kebutuhan pokok.

“Situasi ini bukan hanya menambah beban rakyat, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi negara,” tegas pernyataan itu.

GUSDURian menyampaikan enam tuntutan utama:

1. Mendesak Presiden menghentikan represi dalam penanganan unjuk rasa.
2. Menuntut Presiden melakukan reformasi Polri dengan mencopot Kapolri atas tindak kekerasan yang terus terjadi.
3. Mencabut fasilitas dan tunjangan berlebih kepada pejabat pemerintah dan anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
4. Menuntut DPR memastikan kebijakan negara berpihak pada rakyat, bukan kepentingan elite.
5. Mendesak pemerintah menegakkan rule of law serta memberantas korupsi yang semakin vulgar dan brutal.
6. Mendorong lembaga independen menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menjaga hak warga negara.

Selain itu, GUSDURian juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperkuat konsolidasi gerakan, demi memastikan prinsip demokrasi tetap terjaga secara substantif.