Infrastruktur Tuban Digebut, Pengentasan Kemiskinan Kalangkabut

Berita Baru, Tuban – Pembangunan era Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang menomersatukan progam infrastruktur dinilai tak begitu berdampak secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Bumi Ronggolawe.

Sebagaimana diketahui, di era Bupati Lindra sapaan akrab Aditya Halindra Faridzky, banyak proyek infrastruktur yang digebut. Seperti halnya Tuban Abirama, GOR Rangga Jaya Anoraga, Alun-Alun, Patung Letda Sucipto, bahkan juga Taman Kota Tuban, serta masih banyak lainnya termasuk jalan poros di berbagai wilayah di Bumi Wali ini. Berbagai pembangunan itu bahkan nilainya mencapai puluhan milyar.

Terbaru 2024, berdasarkan situs LPSE Tuban, beberapa infrastruktur mulai dibangun lagi. Seperti revitalisasi alun-alun tahap dua yang nilai proyeknya mencapai 18,8 dari pagu 19 miliar. Lalu juga taman hutan kota atau taman wire yang direvitalisasi lagi dengan pagu anggaran sebesar 6,7 miliar.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) tahun 2023 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban (BPS) Tuban, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tuban memang mengalami penurunan menjadi 14,91 persen di 2023, atau turun 0,11 persen setelah sebelumnya sebesar 15,02 persen di 2022. Namun angka itu, dinilai tidak cukup siginifikan. Berbanding dengan nilai berbagai proyek infrastruktur pada masa Bupati Lindra ini.

“Asumsi mereka (Pemkab,red) progam yang fokus pada infrastruktur selama periodenya mas Bupati bisa mengurangi dampak kemiskinan. Tapi ternyata tidak signifikan. Dan Kabupaten Tuban masih stagnan menempati posisi nomor 5 sebagai Kabupaten termiskin di Jawa Timur,” Kata Ketua DPRD Tuban Miyadi, Sabtu (27/7/2024).

Menurut Miyadi, pembangunan yang lebih condong ke Infrasatruktur dalam eranya Bupati Lindra ini akhirnya mengorbankan pembangunan suprastruktur seperti ekonomi dan sumber daya manusia. “Mas bupati ini terlalu condong ke Infrastruktur, sehingga SDM dan ekonominya dikesampaingkan,” ujarnya.

Dalam prosesnya, harusnya pembangunan dalam sebuah daerah haruslah berimbang. Sebab, keduanya berjalan beriringan antara SDM maupun dengan infrastrukturnya. “Akan susah jika hanya berfokus pada infrastruktur saja,” tuturnya

Pria kelahiran Kabupaten Bojonegoro itu, mengungkapkan, setidaknya progam-progam yang harus ditekankan dalam hal pengentasan kemiskinan yakni fokus dalam pengembangan SDM dan ekonomi. Contoh kecilnya seperti pengadaan Pasar Murah yang lebih instensif dan tepat sasaran. (Zid/Met)