Jamin Kenyamanan Pekerja Perikanan, SPPI Resmi Gabung ITF

Berita Baru, Jakarta — Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) secara resmi mengumumkan afiliasinya dengan International Transport Workers Federation (ITF) dalam sebuah acara yang digelar di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (14/11). Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara SPPI yang diwakili oleh Ketua Umum Achdiyanto Ilyas Pangestu dan South East Asia Regional Coordinator ITF Fisheries Section, Jon Hartough, menandai langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja perikanan.

Afiliasi ini menjadi bagian dari upaya SPPI dalam meningkatkan implementasi Collective Bargaining Agreement (CBA) bersama sejumlah manning agencies yang telah menjadi mitra mereka. Dalam sambutannya, Ilyas Pangestu menegaskan bahwa dokumen MoU ini akan menjadi dasar penting bagi SPPI untuk memberikan pendampingan kepada anggota mereka, khususnya dalam konteks sektor perikanan yang semakin berkembang.

“Saya berharap dengan adanya dokumen yang ditandatangani ini, kita dapat memberikan pendampingan yang lebih baik untuk anggota-anggota kita. ITF memiliki jaringan yang luas di pelabuhan-pelabuhan internasional, dan saya yakin ini akan memberikan dukungan yang sangat berarti bagi para pekerja perikanan,” ujar Ilyas.

Ilyas juga menambahkan bahwa komitmen SPPI tidak hanya terbatas pada isu ketenagakerjaan, tetapi juga pada keberlanjutan industri perikanan itu sendiri. “SPPI bertanggung jawab bukan hanya pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri perikanan agar pekerja dan nelayan dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman dan aman,” lanjutnya.

Sementara itu, Jon Hartough dari ITF menyambut positif afiliasi ini, dengan menekankan pentingnya memperkuat relasi jangka panjang dalam sektor perikanan. Ia juga mencatat bahwa perhatian publik terhadap sektor perikanan semakin meningkat, dan serikat pekerja merupakan pihak yang paling memahami kondisi nyata para nelayan.

“Kita tahu bahwa saat ini banyak perhatian media yang tertuju pada sektor perikanan. Namun, yang paling tahu bagaimana kondisi pekerja di lapangan adalah serikat pekerja yang berada langsung di tengah-tengah mereka,” ujar Hartough.

Hartough menekankan pentingnya adanya ruang diskusi terbuka antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan serikat pekerja dalam rangka mencari solusi bagi pekerja perikanan. Ia berharap kerja sama ini dapat membuka peluang lebih besar untuk kolaborasi yang mendalam demi keberlanjutan industri perikanan.

“Perkembangan pesat industri perikanan di Asia Timur dan Asia Tenggara menjadikan perlindungan terhadap pekerja Indonesia semakin krusial. Banyak nelayan Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan kami perlu memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang menyeluruh,” jelas Hartough.

Hartough juga menyoroti tingginya jumlah pekerja perikanan Indonesia yang berlayar ke luar negeri, baik di kapal Taiwan maupun Korea. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kontribusi besar dalam industri perikanan internasional, dan penting bagi negara untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan pekerja perikanan baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan kerja sama ini, baik SPPI maupun ITF berharap dapat membuka lebih banyak peluang kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan industri perikanan yang berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan para pekerja di sektor tersebut.