Jelang Pilkada Tuban 2020, JPPR Tuban Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif di Tiga Kecamatan

Berita Baru, Tuban – Dekatnya pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tuban 2020. Membuat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) lakukan sosialisai pengawasan Pilkada partisipatif. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada, Kamis (19/11).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Panwascam Kecamatan Tuban Kota, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Rengel dan kerjasama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Tuban.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan oganisasi kemasyarakatan.

Untuk mendorong partisipasi mayarakat, menciptakan Pilkada berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Masyarakat diajak untuk mengawasi proses pesta demokrasi yang sedang berlangsung.

“Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan Pilkada. Dimana dengan adanya partisipasi masyarakat, maka hal-hal yang tidak diinginkan dalam pesta demokrasi dapat dihindari bahkan dicegah,” tutur Samsul Huda selaku Panwascam Kecamatan Rengel.

Lebih lanjut Samsul sapaan akrabnya menjelaskan, masyarakat harus diajak untuk berdemokrasi yang baik. Dengan demikian masyarakat menyadari, bagian terpenting dalam membangun negara adalah pada masyarakat itu sendiri.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi pengawasan partisipatif ini. Seluruh peserta yang hadir dalam acara ini, juga membantu mensosialisasikan kepada peserta Pemilu lainnya. Tujuannya adalah untuk menjadi bagian pengawas Pemilu, dan berani lapor jika ada pelanggaran Pemilu,” tutup Samsul.

Di lain pihak, Imam Ato’illah selaku Panwascam Plumpang menyampaikan, Bawaslu mempunyai keterbatasan personil. Dan hal ini bisa menjadi penyebab pengawasan menjadi tidak maksimal. Mayarakat harus sadar bahwa, salah satu faktor yang mensukseskan Pemilu adalah masyarakat itu sendiri berperan aktif.

“Keberadaan pemantau Pemilu sendiri adalah cerminan kehendak masyarakat, agar Pemilu berjalan dengan baik, tidak hanya sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat turut serta secara aktif dan berkontribusi langsung sebagai pemantau pemilu,” tutur Imam sapaan akrabnya.

Imam menegaskan, jika adanya partisipasi pengawasan Pilkada, bertujuan menimimalisir potensi pelanggaran. Seperti money politik (politik uang) dan pelanggaran lainnya.

“Pemilu berdaulat, negara kuat. Slogan ini merupakan satu identitas penting yang harus diwujudkan oleh pihak penyelenggara Pemilu bersama masyarakat,” ujar Imam.

Salah satu faktor tegaknya kedaulatan politik adalah adanya partisipasi masyarakat. Hal itu dilakukan dalam setiap momen penyelenggaraan perbaikan sistem negara. Yang dalam hal ini salah satunya di Pilkada kabupten Tuban.

“Untuk meraih kemajuan sebuah negara ada tiga syarat, politik, moral dan ekonomi. Dan yang kita lakukan pada proses Pilkada 2020 ini adalah salah satu ikhtiar untuk memperpaiki kemanjuan nagara, dengan cara menegakkan kedaulatan politik. Generasi pemuda harus paham politik dan tidak boleh alergi politik,” tutur Wawan selaku perwakilan JPPR Tuban.

Lebih lanjut Wawan menambahkan, lembaga pemantau, penyelanggara Pemilu bersama masyarakat harus sama-sama menjunjung tinggi asas Pemilu.

“Semuannya harus saling bersinergi, memberikan informasi pelanggaran Pemilu, penyelenggara dan pengawas partisipatif harus mensosialisasikan tahapan pemilu. Jangan sampai golput. Karena hak pilih masyarakat menentukan Kabupaten Tuban kedepan,” tutup Wawan. (Mam/Dur)