Keladi Menjadi Komoditas Unggulan Sumber Daya Alam Papua

Berita Baru, Jakarta – Direktur Mnukwar, Sena Bagus mengungkap bahwa tanaman Keladi sebagai sumber daya alam di Manokwari Selatan, khususnya Distrik Nenei, sebelumnya kurang mendapat perhatian khusus. Tanaman jenis umbi-umbian ini hanya menjadi komoditas lokal yang dikonsumsi sebagai makanan pokok.

Pihaknya lantas melakukan pendampingan kelompok terhadap masyarakat untuk mengembangkan Keladi sebagai komoditas unggulan sehingga mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Berdasarkan hasil diskusi, lanjutnya, masyarakat mempunyai keinginan besar untuk membangun wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Organisasi Mnukwar kemudian mencoba masuk dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta melakukan program-program di dua kampung di Distrik Nenei.

“Dan kami melihat salah satu produk unggulan di Nenei, yang memang dikembangkan oleh masyarakat secara turun-temurun, dan mempunyai kualitas yang sangat baik dan produktivitas yang tinggi adalah tanaman keladi,” kata Sena Bagus dalam diskusi daring pengelolaan produk inovatif dengan tajuk Meramu keladi untuk Pangan Sehat, Rabu (18/8).

Acara tersebut merupakan diskusi Seri 2 yang merupakan rangkaian dari kegiatan Seri Diskusi Pengelolaan Produk Inovatif Pangan Papua, bagian dari acara Festival Torang Pu Para Para. Acara ini terselenggara berkat kerjasama The Asia Foundation (TAF) dan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) bersama mitra-mitranya.

Semangat yang diusung adalah meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan hutan Papua sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mengeksploitasi hutan.

Menurut Sena, selanjutnya Mnukwar memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk memanfaatkan ladang yang ada sehingga tidak perlu melakukan pembukaan lahan pertanian baru. Seperti memanfaatkan pekarangan rumah, namun mampu mendorong peningkatan pendapatan.

“Keladi merupakan salah satu produk yang coba sama-sama kita gagas untuk mengintensifkan lahan yang ada tanpa kemudian membuka lahan-lahan baru untuk bercocok tanam. Ini yang kemudian masyarakat cukup antusias untuk itu dan sampai dengan saat ini mereka masih tetap melakukan aktivitas bercocok tanam keladi,” ujar Sena.

Organisasi Mnukwar selanjutnya mencari solusi supaya produk keladi mendapat porsi pasar yang baik sehingga petani mendapat upah dari keladi yang ditanam.

Menurut sena, sebelum keladi benar-benar menjadi komoditas pertanian dan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat Nenei, cukup banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya, dalam melakukan sosialisasi harus menggunakan pendekatan yang cocok.

Ia menjelaskan, persoalan hubungan sosial di wilayah tersebut lebih banyak difasilitasi oleh kepala-kepala keluarga setiap marga. Sehingga dalam pembentukan kelompok kerja, Mnukwar tidak bisa melakukan intervensi terlalu dalam.

“Pendekatan mengorganisir masyarakat di kampung, mereka hanya bisa saling percaya, saling bekerja sama cuma di tingkat marganya. Untuk antar marga, mereka kurang bisa saling berkomunikasi karena ada hal-hal yang tidak bisa saling terbuka. Sehingga kami melakukan pendekatan kelompok tani berdasarkan marga dan ada juga berbasis keluarga,” terangnya.

Transportasi juga menjadi kendala dalam pengembangan Keladi. Ia menyebut, meskipun saat ini transportasi sudah cukup bagus, tetapi rutinitasnya masih belum maksimal. “Karena transportasi beroperasi berdasarkan adanya penumpang atau tidak, dan juga biayanya cukup mahal,” katanya.

“Kami coba memfasilitasi itu dengan membentuk kios supaya produk masyarakat tidak serta harus memasarkan secara kelompok atau perorangan ke pusat kota kabupaten. Kios itu menampung produk mereka dengan langsung membayar, baik dalam bentuk barang atau tunai” imbuhnya.

Dinamika sosial masyarakat kampung juga menjadi hambatan tersendiri. “Karena masyarakat kami ini, kalau ada hal-hal kondisi-kondisi tertentu, seperti kematian dan sebagainya, otomatis semua kegiatan tidak bisa berjalan,” kata Sena.

“Pastinya pemerintahan kita punya keterbatasan, semua pihak harus melihat dan saling berkontribusi menyelesaikanya. Seperti pemerintah kabupaten terkait menyediakan berbagai program maupun tenaga teknis untuk mendukung kerja-kerja dilapangan,” tukasnya.