KNTI Kota Surabaya Lakukan Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Anggaran

Berita Baru, Jatim – Sudah setahun lebih pademi Covid -19 masih melanda dan memberikan dampak yang luar biasa parah, khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Hal tersebut terjadi karena harga hasil tangkapan diseluruh pelosok kampung nelayan turun drastis akibat daya konsumsi ikan melemah. Hal itu berdampak pada tidak sebandingnya antara pendapatan nelayan dan biaya operasional melaut, terutama untuk membeli bahan bakar minyak.

Akibat kondisi tersebut, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), SEKNAS FITRA, Perkumpulan inisiatif dan IBP melakukan program pendampingan pengadaan BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional. Kegiatan tersebut diawali diskusi dengan tema ‘Advokasi Kebijakan dan Anggaran Daerah untuk Penyediaan BBM Bersubsidi Bagi Nelayan Tradisional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh, Sugeng Nugroho perwakilan DPP KNTI, Habib Musthofa selaku fasilitator program dari Fitra Jatim dan beberapa anggota DPW KNTI Jatim. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung serbaguna MWCNU Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

Sugeng Nugroho menuturkan, organisasi harus menjadi basis kekuatan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat nelayan. Dengan syarat, pengurus harus saling bergandengan tangan untuk merealisasikan tujuan organisasi.

“Kita harus yakin bahwa, dengan berorganisasi visi-misi kesejahteraan masyarakat nelayan akan mudah tercapai. Khususnya pada hari ini, kita akan sama-sama mendorong pemerintah Kota Surabaya memberikan akses mudah BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional,” tutur Nugroho.

Lebih lanjut Nugroho menambahkan, akibat wabah Covid-19 ini sangat luar biasa, hasil tangkapan murah, sedangkan operasional tetap mahal. Sehingga tidak sebanding antara operasional dan hasil penjualan ikan tangkapan.

“Melihat keadaan ini, kita harus berjuang sama-sama untuk mendapatkan akses BBM subsidi. Sehingga beban masyarakat nelayan tradisional berkurang,” tutup Nugroho.

Ditempat yang sama, Habib Musthofah selaku fasilitator dari Fitra Jatim mengungkapkan, program pengembangan perikanan tangkap, di kegiatan pemberdayaan nelayan masih minim sekali terhadap keterpihakannya kepada nelayan tradisional.

“Anggaran untuk kesejahteraan nelayan tradisional masih sangat minim, bahkan cenderung pemborosan lantaran tingginya belanja barang dan jasa,” paparnya.

Habib mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengevaluasi kinerja anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat dialokasikan sebesar-besarnya ke Belanja Modal. Selain itu, ia juga mendorong KNTI Jawa Timur untuk bisa merekomendasikan ke pemerintah agar memperjuangkan subsidi BBM untuk kesejahteraan nelayan dari hasil diskusi sore tadi.

Menelisik dari Perda Jatim no. 3 tahun 2016, menurut Habib mestinya keperpihakan pemerintah terhadap nelayan dapat direalisasikan melalui APBD khususnya disektor BBM Bersubsidi.

“Kita bisa merujuk pada Pergub Jatim No 36 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan atas Perda Jatim Nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sehingga secara garis besar, hak nelayan ada didalamnya, dan ini perlu diakses untuk mengurangi kemiskinan masyarakat nelayan,” tutupnya. (Wan/Mam)