Menelaah Kehancuran Negara atas Keserakahan Penguasa

Wawan Purwadi

Kabiro beritabaru.co di Tuban

Hari ini semua masyarakat dunia masih dalam ketakutan atas wabah Covid-19, khususnya adalah masyarakat Indonesia. Walaupun pemerintah sudah menyatakan kenormalan baru (New Normal), namun, masih belum efektif. Masyarakat boleh melakukan aktifitas keseharian seperti sediakala, tetapi, harus selalu menggunakan protokal kesehatan.

Karena wabah ini sampai hari ini masih dianggap belum hilang, korban Coronavirus masih terus bertambah dan ada yang mengatakan penyebaran Coronavirus melalui udara. Sehingga mau tidak mau semua dihimbau untuk mengikuti anjuran pemerintah melalui protokol kesehatan.

Namun, seolah kebijakan yang dibuat hanya obat kerinduan atas ramainya aktifitas ekonomi dan berjalannya roda investasi. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu mentah dilapangan. Karena dianggap tidak efektif dan tidak efesien. Lagi-lagi harus bongkar pasang dan tata ulang.

Mungkin Coronavirus kita cukupkan sampai disini, masyarakat sudah cukup bosan untuk melihat gimic politik yang begitu tidak membawa nilai positif bagi masyarakat. Justru politik ini hanya bermuara pada segelintir orang elit politik. Hanya cari sensasi dan simpati yang tak berarti. Mau Coronavirus hilang atau tidak, masyarakat Indonesia sudah biasa beradaptasi dengan keadaan apapun. Kembali pada tema pada tulisan ini.

Jika kita menelaah awal kehancuran negara adalah dari elit politik atau birokrat yang tidak berkualitas. Sehingga dalam urusan kemanusiaan harus menghitung untung  dan rugi. Oleh sebab itu, ketika membuat kebijakan bongkar pasang.

Dalam hal ini jika kita masuk pada pemikiran tokoh besar Ibnu Khaldun dalam bukunya Mukaddimah. Menjelaskan bahwa, kekuasaan terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya.

Kekuasaan itu merupakan kedudukan meyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, materi maupun spiritual, visible maupun invisible.  Sehingga ketika memperebutkan seringkali adanya kompetisi-kompetisi menggemparkan dan sedikit orang atau kelompok tertentu yang mau menyerahkannya, (2000; hlm 7).

Jika pemikiran Ibnu Khaldun kita gunakan untuk mendeteksi politik kekuasaan di Indonesia, partai politik menjadi proses awal justifijkasi kekuasaan, maka partai acap kali menjadi proteksi, pembela, bahwa klaim untuk segala persoalan itu.

Atas hal ini, kompetisi antar kelompok biasanya tidak dapat dilepaskan dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut. Dimana, pemegang kebijaksanaan dari partai atau kelompok yang berkauasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari masa dengan berbagai manuver siasat atas nama kelompok, profesi, bahkan agama.  

Formulasi Kekuasaan Politik

Seyogianya politik kekuasaan harus diformulasikan untuk kemanusiaan. Karena keduannya secara naluri berkait dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong pada maslahat. Dalam cakupan ini kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, kesejahteraan dan lain-lain, adalah tanggung jawab politik dan kekuasaan.

Kekuasaan dan politik merupakan tanggung jawab dan amanah dalam rangka implementasi undang-undang untuk kemaslahatan bagi masyarakat umum. Membantu yang lemah, merangkul semua pihak, menjunjung tinggi hukum mendengar aspirasi, mengentas para mustadh’afin, berprasangka baik pada pemeluk agama, menghindari tindakan makar dan lain-lain.

Hal ini merupakan etika politik yang menjadi pijakan praktis dalam tindakan politik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, dan bukan hal lagi soal melulu kekuasaan.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang sosial politik, kekuasan beda dengan Nicollo Machiavelli (1469-1528 M) seorang filsuf dan politikus berkebangsaan itali yang menulis tetang ide-ide bangunan sosial politik kenegaraan dalam bukunya The Prince.

Dalam buku tersebut Machievelli mempropagandakan sistem baru yang liberal secera religi maupun moral. Sehingga aliran Machievelli (Machuavellisme) tidak peduli apakah tindakan yang dijalankan itu bermuatan trick-trick, tipu daya, jujur atau tidak jujur asalkan tujuan tercapai. Jika melihat dua tokoh ini sangat jauh dan bersebarangan.

Jika Ibnu Khaldun memberikan padangan politik demi kemaslahatan, lain halnya dengan Nicollo Machiavelli. Pilihannya adalah disegani atau ditakuti sebagai penguasa.

Menelaah Kehancuran Negara

Jika pemimpin hanya untuk di takuti. Maka kita harus kembali pada fungsi negara adalah sebagai ruang besar manusia untuk meraih sebuah tujuan bersama. Sehingga manusia bisa hidup damai berdampingan antar ras, suku, agama dan budaya. Negara tidak memiliki ruang sekat untuk masyarakat yang didalamya.

Namun, pandangan Ibnu Khaldun tentang negara sangatlah luas. Ia mempunyai analisa tentang masa perjuangan dan kejayaan negara terbagi menjadi tiga generasi. Yakni, 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang yaitu 40 tahun. Ketiga generasai tersebut adalah;

Pertama, generasi pertama hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota. Kedua,  berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara, sehingga generasi ini berhasil keluar dari kehidupan primitif dan hidup mewah di perkotaan. Ketiga, negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberaniaan.

Dari rumusan tersebut mungkin bisa kita korelasikan pada keadaan negara Indonesia yang pada saat ini masih belum menunjukan prestasi baik bagi kesejahteraan bagi masayarakt. Pejabat negara masih terjerat pada poin tiga yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun.

Dari rumusan ini kita menelaah atas kehancuran negara adalah dari keserakahan pemimpin berkuasa yang tidak pernah bisa melihat tolak ukur kebijakan. Hal memalukan selalu terjadi, mimik wajah songong yang tidak pernah merasa bersalah. Cukup sudah memang, pusing bukan kepalang jika kita melihat koordinasi dan penerapan kebijakan selalu mentah. Masyarakat tidak pusing dengan ulah mereka, yang jadi petani tetap petani, pedagang kaki lima, asongan tukang sapu dan seterusnya.

Masyarakat sudah cukup nyaman dengan keseharian mereka. Kenapa pejabat negara gimick pusingnya keterusan?. Sehingga lama-lama kelihatan bodoh beneran. Bersembunyi dibalik topeng kebijakan, yang seolah benar-benar memperdulikan masyarakat. Padahal kebijakan yang dibuat tipuan. Jika semua masyarakat tahu.

Tentu hal ini juga awal sebuah kehancuran negara. Karena masyarakat tidak ada yang percaya terhadap keberadaan pemimpin. Mau, Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Bupati (Pilbup), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Walaupun ganti pemimpin seribu kali jika hanya soal kalkulator politik oligarki, maka tidak akan pernah cukup mampu membendung kesenjangan masyarakat. Yang ada hanya mampu membendung keinginan keserakahan penguasa, bukan soal kemaslahatan. (*)