PMII Tuban Gelar Aksi, Soroti Buruknya Layanan Kesehatan

Berita Baru, Tuban – Sorotan tajam terhadap krisis layanan kesehatan kembali mencuat di Kabupaten Tuban, menyusul aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban pada Senin siang (2/6/2025).

Mereka membawa isu yang selama ini terpinggirkan dalam ruang-ruang kebijakan: akses kesehatan yang timpang bagi warga miskin. Mengusung tema “Tuban Darurat Layanan Kesehatan”, massa bergerak dari depan Gedung DPRD Tuban menuju Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Teriakan orasi dan spanduk-spanduk protes mewarnai jalannya demonstrasi damai yang dikawal ketat oleh aparat keamanan. Di balik semangat demonstrasi itu, tersimpan potret buram yang tidak bisa terus diabaikan.

Ketua Umum PC PMII Tuban, Abdullah Wafa, dalam orasinya menyoroti fakta bahwa banyak warga miskin di Tuban belum bisa menikmati layanan kesehatan yang layak, bukan karena tidak memiliki jaminan kesehatan, tetapi karena terhambat persoalan prosedural dan biaya tidak langsung.

“Banyak warga miskin tidak mendapat pelayanan maksimal karena terjebak dalam prosedur. Padahal kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin negara,” tegasnya.

Salah satu kisah yang diangkat adalah kasus Kasmain, warga Kelurahan Sukolilo yang mengalami gangguan penglihatan. Meski terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, Kasmain harus dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan kesulitan melanjutkan pengobatan karena tak sanggup membiayai transportasi dan akomodasi selama perawatan di luar kota.

Dalam tuntutannya, PMII Tuban mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan keberadaan BPJS Kesehatan, tetapi juga memikirkan aspek-aspek penunjang lainnya yang sangat krusial bagi masyarakat miskin.

Beberapa poin penting yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain, Penyediaan fasilitas rumah singgah di kota rujukan seperti Surabaya, bagi pasien asal Tuban yang harus menjalani pengobatan jangka panjang.

Lalu pembentukan sistem pendampingan pasien, terutama bagi warga lansia dan masyarakat tidak mampu yang tidak paham prosedur layanan kesehatan.

“Serta penyederhanaan birokrasi pelayanan kesehatan, agar tidak menjadi penghalang bagi kelompok rentan,” imbuh mahasiswa IAINU Tuban itu.

Menurut Wafa, sistem kesehatan yang baik seharusnya tidak menjebak orang sakit dalam labirin administratif. Ia menilai, saat ini negara hanya hadir dalam bentuk kartu JKN-KIS, tetapi absen dalam memfasilitasi proses pelayanan yang manusiawi dan mudah diakses.

Menanggapi desakan mahasiswa, Sekretaris Komisi IV DPRD Tuban, Zaki Sulton dari Fraksi Gerindra, mengaku sepakat bahwa rumah singgah adalah kebutuhan mendesak bagi warga miskin Tuban yang harus menjalani rujukan di luar kota.

“Kami salut atas kepedulian adik-adik PMII. Soal rumah singgah, sudah kami usulkan dan kami nilai ini sangat dibutuhkan masyarakat,”  tandasnya