Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Tuban, DPD KNPI Kritik Visi Misi Yang Belum Terealisasi

Berita Baru, Tuban – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Tuban menggelar diskusi kepemudaan dan konfrensi pers. Dalam diskusi tersebut mereka juga mengkritisi kepemimpinan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky bersama Wakil Bupati Tuban, H Riyadi selama satu tahun memimpin Kabupaten Tuban, Minggu (19/6/2022).

Kegiatan yang diselenggarakan di Goust House Hotel jalan pramuka Tuban ini menghadirkan seluruh pengurus, anggota dan tamu undangan dari kalangan pemuda yang ada di Kabupaten Tuban. Bahkan tidak sedikit dari peserta diskusi yang juga mengkritik visi dan misi pemerintah hari ini yang minim realisasi.

Ketua DPD KNPI, Sutrisno Puji Utomo, menyampaikan banyak persoalan yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh visi  misi pemerintahan Lindra-Riyadi yang digaungkan ketika kampanye dulu. Selama satu tahun kepemimpinan Lindra-Riyadi yang memiliki jargon Bangun Deso Noto Kutho, kami anggap belum maksimal. Hal itu terlihat pada persoalan infrastruktur yang belum terjamah.

“Ditambah lagi status Jembatan Glendeng yang statusnya tidak jelas, namun  berani membangun dengan menggunakan APBD Tuban tahun 2021 dengan nilai 6,7 miliar,” ungkap Sutrisno sapaan akrab Sutrisno Puji Utomo.

Menurutnya, press release ini bagian dari check and balance pemerintahan Lindra-Riyadi. Karena pemuda juga mempunyai hak untuk berpartisipasi mengawal pembangunan daerah. Jika pemimpin tidak berkomitmen, tentu masyarakat wajib mengigatkan. Penilaian mereka, Lindra-Riyadi belum cukup serius menjalankan program di berbagai sektor, tingakat kemiskinan Kabupaten Tuban masih cukup tinggi, lambat menangani jalan poros desa yang rusak parah, peningkatan SDM pemuda minim. Padahal Tuban kota.

“Selain itu, program pembangunan desa amburadul, akibat dijanjikan dana sharing dari APBD kabupaten,” terang Bapak dari satu anak itu kepada awak media.

Tak hanya itu, Sutrisno menambahkan pemerintahan Lindra-Riyadi juga dianggap kurang patuh terhadap KASN, munculnya rekomendasi dari KASN terkait kepegawaian terlihat jelas tendensi politiknya cukup besar. Sehingga rekomendasi tersebut tak diindahkan sama sekali.

Berbagai problem tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Lindra-Riyadi. Bisa dipastikan, jika kritikan dan masukan masyarakat hanya dianggap angin lalu. Artinya pemerintahan Lindra-Riyadi anti kritik.

“Kalau pemerintah anti kritik, Kabupaten Tuban sulit berkembang dan akan mengalami ketertinggalan dari kabupaten tetangga,” pungkas Sutrisno.

Untuk diketahui, berikut beberapa rekomendasi dari beberapa Organisasi Kemasayarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Tuban yang tergabung dalam DPD KNPI:

1. Segera tuntaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

2. Maksimalkan pembangunan infrastruktur dan tuntaskan polemik Jembatan Gelendeng yang menelan anggaran 6,4 miliar. Namun statusnya tidak jelas.

3. Segera tidak lanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika dibiarkan berlarut-larut, akan menghambat kinerja OPD.

4. Memberikan penguatan SDM pemuda. Karena Tuban memiliki kawasan industri yang sangat besar.

5. Maksimalkan take line, Mbangun deso noto kutho. Akibat janji dana sharing yang tidak jelas. Yang tidak jelas, pemerintah desa mengalami kebingungan.

6. Tertibkan toko modern baik Alfamart maupun Indomart. Karena munculnya toko modern yang masuk ke desa. Membuat perekonomian desa hancur.

7. Pastikan dasar hukum pembentukan tim verifikasi siluman. Karena tim yang sudah terbentuk tanpa dasar hukum yang jelas, Perda maupun SK.