Serikat Petani Indonesia: Food Estate Tak Bisa Atasi Krisis Pangan

Berita Baru Tuban, Nasional – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan, SPI menolak food estate, karena dengan konsep ini, produksi pangan di Indonesia akan tergantung dan diurus oleh korporasi pertanian besar baik itu korporasi luar negeri dan Indonesia.

“Food estate tidak bisa jadi solusi atas ancaman krisis pangan yang dikhawatirkan muncul akibat pandemi ini,” kata Henry dalam siaran pers, Minggu (25/10).

Henry melanjutkan, food estate juga akan membutuhkan investasi yang sangat besar yang menghabiskan keuangan negara. Padahal, Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan bahwa petani dan pertanian kecil yang dikelola keluarga petani (family farming) yang memberi makan masyarakat dunia, bukan korporasi pertanian.

Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Zainal Arifin Fuad mengatakan, konsep food estate hanyalah menjadikan petani menjadi buruh di negeri sendiri.

Menurut Zainal, solusinya adalah dengan menerapkan konsep kedaulatan pangan yang sebenarnya sudah masuk di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

“Petani kecil, keluarga-keluarga petani yang menegakkan kedaulatan pangan di masing-masing daerahnya adalah pahlawan sebenarnya yang harus didukung, bukan korporasi. Terbukti saat krisis 1998, 2008 & pandemi Covid-19. Mereka inilah yang selama ini menopang pemenuhan pangan bangsa, bukan korporasi besar,” tegas Zainal.

Zainal menambahkan, SPI sudah memiliki konsep “kawasan berdaulat pangan” yang memberdayakan petani-petani kecil. Konsep kawasan berdaulat pangan ini siap diadaptasi dan menjadi solusi dari food estate yang sudah terbukti selalu gagal. 

“Kawasan berdaulat pangan juga sudah mengadopsi pasal-pasal dari Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani & Orang Yang Bekerja Pedesaan (UNDROP),” tutupnya. Sumber: Beritabaru.co

Oleh: Indra Purnomo