Gejolak PKL Eks Alun-alun, DPRD Tuban Pilih Jalur Diskusi ke Pemprov Jatim

Berita Baru, Tuban – Di tengah memanasnya isu relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Tuban, Komisi III DPRD setempat justru melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Selasa (7/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pola penataan PKL yang telah diterapkan di sejumlah daerah di Jatim.

Menariknya, agenda itu berlangsung bertepatan dengan aksi unjuk rasa para PKL bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban di depan Kantor Bupati, yang menuntut keadilan dan menolak kebijakan relokasi ke kawasan parkir Wisata Pantai Boom.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Luqmanul Hakim, menegaskan bahwa kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan langkah nyata menindaklanjuti keluhan para PKL eks Alun-alun Tuban yang direlokasi ke kawasan parkir Wisata Pantai Boom.

Ia menyebut, pihaknya ingin menggali referensi dan strategi penataan PKL yang lebih manusiawi serta berpihak kepada pedagang kecil, agar kebijakan serupa di Tuban ke depan tidak lagi menimbulkan polemik dan gejolak sosial di masyarakat.

“Kami bukan tidak peduli, tapi memang kemarin tidak bisa hadir karena sedang ada agenda penting terkait persoalan PKL di Surabaya,” ujar Luqmanul Hakim, Anggota Komisi III DPRD Tuban, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (8/10/2025).

Luqmanul Hakim mengungkapkan, pihaknya sejatinya telah dihubungi oleh koordinator aksi unjuk rasa, namun agenda ke Surabaya juga masih berkaitan dengan urusan PKL.

“Jadi jangan salah faham, kita di sini juga memperjuangkan nasib PKL Tuban melalui jalur yang kami tempuh,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Luqmanul Hakim, menegaskan bahwa diskusi yang digelar bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur difokuskan untuk mencari solusi atas polemik yang selama ini terjadi antara PKL dan pemerintah daerah Tuban.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi ajang belajar dari pengalaman daerah lain dalam menata PKL secara lebih humanis dan efektif, agar kebijakan serupa di Tuban tidak menimbulkan gejolak sosial.

Ia menambahkan, meski terdapat aksi unjuk rasa oleh PKL dan PMII di depan Kantor Bupati, langkah DPRD tetap berjalan sesuai jalurnya.

“Mari kita sama-sama berdoa yang terbaik, agar permasalahan ini segera mendapatkan solusi yang terbaik,” ujarnya.

Dengan upaya ini, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan pedagang kecil dapat terjalin lebih harmonis, serta kebijakan penataan PKL ke depan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan konflik. (Sgt/Met)