Janji Ikut Turun ke Jalan Bersama PKL dan PMII, Komisi III DPRD Tuban Justru Tak Hadir

Berita Baru, Tuban – Sebelumnya Komisi III DPRD Kabupaten Tuban menyatakan siap turun ke jalan bersama para Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Alun-alun Tuban dan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban, pada Selasa (7/10/2025)

Aksi tersebut menjadi bentuk solidaritas sekaligus desakan keras terhadap Pemkab Tuban agar meninjau ulang kebijakan relokasi PKL ke area parkir Wisata Pantai Boom yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Namun, dari pantauan awak media di lokasi unjuk rasa menunjukkan kenyataan berbeda. Tidak ada satu pun anggota DPRD, khususnya dari Komisi III yang sebelumnya siap mengawal aksi tersebut, tampak hadir di tengah puluhan massa PKL dan PMII.

Ketidakhadiran para wakil rakyat itu pun memicu tanda tanya dan sorotan tajam dari peserta aksi yang menilai janji dewan hanya sebatas omongan tanpa bukti nyata.

Ketua Cabang PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah, membenarkan bahwa dalam forum hearing bersama Komisi III DPRD Tuban, pada hari Kamis 25/9/2025 di ruang rapat paripurna, salah satu anggota dewan sempat menyatakan kesiapannya untuk ikut turun ke jalan.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk dukungan moral dari anggota dewan, apabila Pemkab Tuban tak kunjung memberikan jawaban dalam batas waktu yang telah ditetapkan terkait kebijakan relokasi PKL.

“Iya, kemarin waktu hearing katanya siap ikut turun ke jalan kalau tuntutan kita tidak di tanggapi oleh pemkab,” ungkap Ahmad Wafa kepada awak media seusai melaksanakan aksi di depan Kantor Bupati Tuban.

Ahmad Wafa menegaskan, tidak satu pun anggota Komisi III DPRD Tuban yang terlihat turun ke jalan saat aksi unjuk rasa berlangsung. Pria yang akrab disapa Wafa itu juga mengaku tidak menerima kabar atau pemberitahuan apa pun dari pihak dewan terkait alasan ketidakhadiran mereka.

“Mungkin mereka sedang ada kesibukan atau agenda lain yang tidak bisa di tinggalkan,” tegasnya.

Upaya konfirmasi dari awak media kepada Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, dan anggota Komisi III, Moh. Zuhri, juga tidak membuahkan hasil.

Sikap bungkam para wakil rakyat ini semakin memperkuat kekecewaan publik yang menilai janji keberpihakan terhadap nasib PKL hanya berhenti di meja rapat, tanpa bukti nyata di lapangan. (Sgt/Met)