KNTI Kabupaten Gresik Semangat Dorong Pengadaan BBM Bersubsidi untuk Nelayan Tradisional

Berita Baru Tuban, Jatim – Selama pandemi covid-19 pendapatan masyarakat menurun, tak terkecuali masyarakat nelayan tradisional. Hal itu diperparah masih minimnya akses BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional.

Atas problem tersebut, Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran (SEKNAS FITRA) bekerjasama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Perkumpulan Inisiatif melakukan advokasi guna mendorong masyarakat nelayan tradisional mendapatkan BBM bersubsidi.

Jawa Timur difokuskan di dua Daerah, yaitu Gresik dan Surabaya. Adapun lokasi titik fokusnya di Desa Setro Wetan Kecamatan Ujung PangkahKulon Kabupaten Gresik dan Kelurahan Nambangan Kota Surabaya. Ada berapa agenda untuk advokasi kebijakan, di level kebijakan APBD Pemerintah Kabupaten Gresik, adanya peningkatan infrastruktur dan pengadaan BBM subsidi untuk nelayan tradisional.

Koodinator FITRA Jatim, Daklan menjelaskan kedepan nanti akan diagendakan untuk belajar bersama untuk melihat kebijakan anggaran, agar para nelayan juga tahu bagaimana cara mengakses BBM subsidi.

“Intinya nanti, nelayan tradisional bisa memahami pos anggaran BBM subsidi dan teknis pengajun BBM subsidi,” tegasnya.

Daklan menambahkan, diakui atau tidak, akibat pandemi Covid-19, nelayan sangat berdampak, daya jual hasil tangkapan dan diperparah minimnya akses BBM subsidi.

“Nanti kita akan dorong sama-sama, agar pemerintah Kabupaten Gresik bisa memberikan perhatian dan akses mudah terhadap nelayan tradisional,” terangnya.

Lebih lanjut Sulthon selaku ketua DPD KNTI Kabupaten Gresik menuturkan, jika jangka panjang nanti bisa membuat UMKM ataupun simpan pinjam.

“Saya pengen nanti masyarakat bisa juga bisa berjalan bareng, agar ekonomi masyarakat nelayan tradisional bisa berjalan baik, kalau bisa pendampingan ini menjadi salah satu solusi dan kontrol untuk nelayan tradisional yang ada di Desa Setro Wetan Kecamatan Ujung Pangkahkulon,” katanya.

Selain itu Sulthon menuturkan, komunikasi awal ini semoga menjadi pemantik untuk memetakan potensi yang ada di masyarakat nelayan daerah ini. Dari segi jumlah nelayan, alat tangkap, kebutuhan BBM yang dibutuhkan, serta ukuran perahu dan pendapatan hasil tangkapan.

“Hal ini guna menyamakan persepsi serta mempermudah mendorong kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik. Sehingga kita tahu hak yang harus kita dapatkan sebagai nelayan tradisional,” pungkasnya. (Wan/Mam)