PT SI Dianggap Cemari Lingkungan, LSM Group Madul Pemkab

Berita Baru, Tuban – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Oposisi Utara Perjuangan (GROUP), menggelar aksi didepan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Kamis (5/11).

Aksi mereka didasari dengan anggapan, PT Semen Indonesia melakukan tindakan tidak manusiawi. Karena telah mencemari lingkungan yang berada diarea perusahaan.

Selain itu, tuntutan lainnya yang dibawa pada saat itu, yakni segera menghentikan perusakan alam yang semena-mena dari perusahaan dan laksankan reklamasi secara maksimal.

Lalu berikan hak kompensasi bagi warga yang terdampak dari aktivitas pabrik dan sejahterakan masyarakat sesuai amanah. Selanjutnya, berikan pekerjaan untuk pihaknya sebagai kontribusi industri yang berada di wilayah sekitar, hentikan dugaan penyelewengan penggunaan dana CSR.

“Reklamasi bisa maksimal karena belum ada penghijauan agar bisa di kelola oleh masyarakat sekitar, terkait lowongan pekerjaan juga masih banyak yang menganggur, dan untuk kompensasi selama ini tidak merata,” kata Budi koordinator Lapangan.

Lebih lanjut Budi menambahkan, dampak polusi dari kegiatan pabrik ini bukan hanya warga miskin tapi semua merasakan. Terkait dampak lingkungan ada dugaan, untuk pengukuran polusi udara tidak sesuai arah mata angin.

“Dampak dari pencemaran lingkungan ini selain tanaman juga mempengaruhi kesahatan warga. debu dari pabrik lumayan tebal,” tambahnya.

Menanggapi aksi tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bambang Irawan menyampaikan, dampak lingkungan atau kompensasi harus punya data. Ketika tuntutannya penecemaran udara debunya harus melampaui ambang dulu.

“Kalau hasil labolatorium, baik yang digunakan mandiri dari semen atau yang dilakukan oleh DLH. Masih di bawah ambang, jadi susah untuk dapat kompensasi karena akan diperiksa langsung oleh pengawas,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, DLH saban tahun terus melakukan pemantauan. Terhitung sampai saat ini ada sekitar empat sampai lima titik Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang ada di Semen.

“Terkait ledakan itu yang kita lihat tentang bising dan getaran, DLH belum memantau karena masih di percayakan ke perusahaan. Dan hasilnya, masih di bawah ambang sehingga tidak bisa menindak,” pungkasnya. (Suw/Dur)