Silpa Tuban 2024 Capai Rp 297 Miliar, Fraksi PKB Minta Perencaan Lebih Matang

Berita Baru, Tuban – Dana Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024 Kabupaten Tuban mencapai Rp 297 Miliar. Turun dari tahun sebelumnya–2023 sebesar Rp 394 miliar.

Perhitungan itu tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024.

Anggaran itu dibacakan dalam rapat paripurna yang diselenggarkan pada Rabu, (4/6/2025) siang di kantor DPRD setempat.

Meski begitu, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tuban menganggap masih adanya Silpa, menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan Pemkab Tuban masih buruk.

“SILPA sebesar itu bukan prestasi, tapi indikator bahwa roda pembangunan belum berjalan optimal. Ekonomi rakyat butuh perputaran anggaran lebih dini,” ungkap Juru Bicara penyampaian LKPJ APBD 2024 Fraksi PKB Tuban Mutafaridah.

Sebab itu, katanya, fraksi PKB meminta Pemkab Tuban agar mengendalikan ketat kinerja OPD yang secara berulang menyumbang SILPA tinggi, serta mendorong percepatan realisasi belanja sejak awal tahun.

Sementara itu, menanggapi ratusan miliar yang masih menjadi Silpa, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, adanya silpa tersebut memang disengaja olehnya. Sebab, anggaran sekitar Rp 297 miliar itu digunakan untuk berjaga-jaga.

Apabila nantinya ada situasi atau kondisi yang mengharuskan pemkab untuk mengeluarkan anggaran yang cukup besar.

“Kenapa masih ada silpa sekitar 297 miliar itu tadi, saya secara pribadi membuat legasi. Kalau semua uang ini digunakan, dan tidak dicadangkan, nanti kalau ada kondisi-kondisi dari pemerintah pusat, provinsi,atau kondisi global yang ada kita nggak punya uang, akhirnya bisa jadi defisit,” ujarnya kepada awak media usai rapat paripurna.

Menurut Bupati muda itu, di beberapa daerah ada yang juga sampai defisit. Bahkan sampai melakukan utang piutang kepada perbankan untuk menutupi progam yang ada.

Hal itu, kata dia, dihindari sebisa mungkin. Sehingga nanti cadangan untuk anggaran bisa digunakan, dan tak sampai defisit.

“Dan kebijakan itu dari saya pribadi untuk mencadangkan.Walaupun dari sisi lain masih dalam proses pengkajian yang ada,” imbuhnya

Ditambahkan Lindra, meski begitu, penyerapan anggaran di tahun 2024 kemarin terbilang tinggi. “Penyerapan anggaran di tahun 2024 kami mencapai 94,9% atau 94,7%,” tandasnya.