Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Temuan Ketidaksesuaian Teknis, DPRD Tuban Siap Bawa Proyek Sembungrejo ke Rapat Mitra
Siswanto anggota DPRD Tuban. (Foto: Tugujatim)

Temuan Ketidaksesuaian Teknis, DPRD Tuban Siap Bawa Proyek Sembungrejo ke Rapat Mitra



Berita Baru, Tuban – Komisi I DPRD Kabupaten Tuban menegaskan bakal melaporkan hasil temuan dugaan ketidaksesuaian teknis dalam proyek pelebaran jalan di Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, kepada Dinas Pekerjaan Umum setempat. Langkah ini diambil setelah inspeksi lapangan pada Kamis (30/10/2025) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (5/11/2025) menegaskan, temuan tersebut akan dibawa ke rapat mitra bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban.

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan, sekaligus memastikan pengerjaan proyek pelebaran jalan di Desa Sembungrejo berjalan sesuai ketentuan teknis.

Siswanto menambahkan, rapat kerja dengan Dinas PUPR dapat digelar sewaktu-waktu, sesuai tugas pokok dan fungsi Komisi I dalam mengawasi kinerja eksekutif. Pihaknya ingin memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Kalau dengan kontraktor, kami komunikasikan langsung di lapangan saat pelaksanaan sidak,” ujar Siswanto.

Siswanto menuturkan, apabila pengerjaan proyek tersebut terlanjur selesai namun ditemukan kekurangan yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka tindak lanjut sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, serta Dinas PUPR.

Ia menegaskan, lembaga-lembaga tersebut memiliki mandat untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah perbaikan sesuai aturan yang berlaku.

“Soal nanti dibongkar lagi atau dilakukan pengurangan biaya proyek, itu menjadi kewenangan mereka,” jelasnya.

Siswanto berharap evaluasi dan monitoring yang dilakukan Komisi I dapat mendorong pelaksanaan pembangunan dengan kualitas terbaik. Menurutnya, setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah harus memberikan manfaat maksimal dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga bermutu dan berdaya guna. (Sgt/Met)