Ketua Cabang PMII Tuban Nilai Perpanjangan PPKM itu Kebijakan Setengah-Setengah

Berita Baru, Tuban – Khoirukum Mimmuaini Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban nilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkesan setengah-setengah dan tak berdasarkan indikator yang jelas.

Hal tersebut, disampaikan menyusul diumumkan perpanjangan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, 3, 2 Jawa – Bali pada malam hari (09/08), hingga 16 Agustus 2021 yang semula direncanakan berakhir pada tanggal 09 Agustus 2021.

“Dengan diperpanjangnya kembali PPKM Level 4 dipastikan akan menimbulkan permasalahan kembali di tengah masyarakat. Jika solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut tidak sesuai kondisi masyarakat butuhkan,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih serius dalam penyelesaian permasalahan Covid-19 daripada terus melakukan perpanjangan PPKM lebih baik jika pemerintah memberlakukan lockdown atau karantina sesuai Undang-undang Kesehatan.

Setelah itu, kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Dirasa itu lebih jelas, dibandingkan dengan menerapkan PPKM namun masyarakat dipersulit mencari kebutuhan hidupnya. Sehingga nampak ketidakjelasannya. Di satu sisi dibatasi namun tidak dicukupi kebutuhannya.

“Pemerintah harus menerapkan lockdown atau karantina sesuai amanat UU kesehatan, dari pada terus memperpanjang PPKM padahal substansi-nya sama rakyat merasakan tidak ada perubahan,” tegasnya.

Perempuan yang juga mahasiswa IAINU Tuban itu, menyatakan penerapan lockdown atau karantina sesuai UU Kesehatan memang sangat sulit dan negara harus berkorban, tetapi pemerintah harus ambil langkah berani dari pada permasalahan pandemi tidak selesai-selesai. Sebab di titik ini rakyat seperti memakan buah simalakama yang artinya serba salah dan disalahkan.

“Dalam situasi seperti ini pemerintah harus menyeimbangkan pergerakan ekonomi dan penanganan kesehatan dengan itu sistem PPKM yang sudah diperpanjang beberapa kali perlu dievaluasi karena terbukti masih belum efektif dalam menangani pandemi dan menyelamatkan perekonomian,” jelasnya.

Ia berharap kebijakan PPKM dikaji ulang sesuai dengan kondisi indikator yang jelas. Agar tak ambigu dalam penerapannya dan berdampak positif untuk masyarakat. Pihaknya juga mengakui akan mengawal permasalah ini jika diperlukan nantinya akan turun jalan.

“Kami sebagai aktivis akan terus melakukan kajian dalam permasalahan ini, apabila situasi masih belum stabil dan kebijakan pemerintah tidak memihak kepada masyarakat maka kami akan turun jalan,” tutupnya. (Mam/Wan)