Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Fitra Jatim Soroti Tren Naik Turun Kasus Covid-19 di Tuban, Pemda Kurang Transparan Kelola Anggaran

Fitra Jatim Soroti Tren Naik Turun Kasus Covid-19 di Tuban, Pemda Kurang Transparan Kelola Anggaran



Berita Baru, Tuban – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim menyoroti terkait anggaran yang digunakan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19.

Staf Peneliti FITRA Jatim, Habib Musthofa saat dikonfirmasi menyebutkan tren statistik yang terus naik, tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang digunakan. Artinya, efektivitas anggaran untuk pencegahan tidak cukup mampu menekan angka Covid-19 di Tuban.

Fitra Jatim Soroti Tren Naik Turun Kasus Covid-19 di Tuban, Pemda Kurang Transparan Kelola Anggaran

“Padahal anggaran sebesar itu dengan persentase 57 persen, harusnya bisa tertangani secara cepat,” kata Habib saat ditemui di Kantor FITRA Jatim jalan Jeruk A 3 Nomor 17, Tuban Kamis (18/02).

Selain itu, Habib memberikan gambaran dari angka peta sebaran Covid-19 di Bumi Wali Desasember 2020 hingga Januari 2021, trafiknya naik terus. Walaupun di tanggal 15 Desember mengalami penurunan, akan tetapi setelah itu, trafik terus berjalan naik.

“Kalau dari sisi angka kesembuhan kecenderungan fluktuatif, walaupun kecenderungan meningkat. Namun tidak signifikan,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Peraturan Menteru Keuangan (PMK) laporan pencegahan dan atau penangan Covid- 19. Total realisasi anggaran sampai Bulan Juni 2020 sebesar Rp240 Miliar. Anggaran tersebut terbagi menjadi tiga klaster.

Fitra Jatim Soroti Tren Naik Turun Kasus Covid-19 di Tuban, Pemda Kurang Transparan Kelola Anggaran

Pertama bisa dilihat pada bidang kesehatan realiasasinya sebesar Rp 137 miliar, kemudian Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp53,5 miliar dan terakhir dampak ekonomi sekitar Rp49,5 miliar.Dibandingkan dengan Kota Surabaya, yang menyediakan dengan total anggaran Rp202 miliar. Terpaut Rp18 miliar dengan Kabupaten Tuban.

“Jika diprosentase. Bidang kesehatan 57,15 persen, penyedia JPS 22,25 persen, dan 20,60 persen untuk penangan dampak ekonomi,” terangnya.

Selain itu, Pemkab Tuban tidak cukup terbuka dalam menginformasikan program/kegiatan Pencegahan dan penanganan Covid-19, termasuk anggaran Covid-19. (Wan/Mam)