Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Rumuskan Rekomendasi Pengelolaan DBH SDA untuk SPM di Tuban, Koordinator FITRA Jatim: Mari Kita Kawal Sama-sama

Rumuskan Rekomendasi Pengelolaan DBH SDA untuk SPM di Tuban, Koordinator FITRA Jatim: Mari Kita Kawal Sama-sama



Berita Baru, Tuban – Guna mendorong pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Tuban, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPDENAS), FITRA Jatim, Yayasan Tifa dan Ford Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Gedung DPRD Kabupaten Tuban Komisi I, Selasa (8/8/2023).

Ketua DPC ABPDENAS Tuban, Sugeng Arianto mengatakan, diskusi ini merupakan tindaklanjut dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk merumuskan rekomendasi beberapa kebijakan yang berhubungan dengan DBH SDA.

“Ini hal penting yang harus didiskusikan bersama, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan Tuban secara umum,” ungkap pria yang akrab disapa Sugeng itu.

Selain itu, menurut Sugeng, anggaran yang bersumber DBH SDA Tuban sangat besar jadi perlu dikawal bersama-sama. Ini untuk mewujudkan pembangunan Tuban yang labih baik.

Rumuskan Rekomendasi Pengelolaan DBH SDA untuk SPM di Tuban, Koordinator FITRA Jatim: Mari Kita Kawal Sama-sama

“Kenaikan anggaran yang besar harus berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat semkin sejahtera dan penurunan kemiskinan,” tuturnya.

Sementara itu koordinator FITRA Jatim Daklan menegaskan, kenapa FGD ini mengundang seluruh elemen, terutama pemerintah Desa? Karena perlunya pembahasan rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), agar DBH SDA yang di dapat Tuban tepat sasaran.

“Logika APBD pemerintah daerah jika semakin besar, maka pemerintah Desa juga besar. Jadi, yang kita siapkan hari ini adalah untuk menyiapkan skema kebijakan yang baik. Karena Tuban akan mendapatkan DBH SDA sebesar Rp 533 milliar,” tambah Kang Daklan sapaannya.

Hari ini momen pembahasan anggaran, jadi perlu kiranya FGD ini juga sebagai langkah untuk merumuskan rekomendasi pada pemerintah daerah. Tujuannya adalah mendorong pengelolaan DBH SDA untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tuban.

“Ini untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan anggaran DBH SDA yang sangat besar. Jangan sampai penggunaan anggaran tersebut tidak tepat sasaran, bahkan jauh dari harapan masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita kawal sama-sama,” pungkasnya.